https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=34375937#settings
DI TAHUN 1972 Goenawan Mohamad (GM) memperoleh anugerah seni dari pemerintah saat itu—tentu untuk prestasi dan dedikasinya di bidang kesusasteraan. Anugerah itu, yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar 2 juta rupiah, secara demonstratif ternyata ditolaknya. Dalam sebuah esainya sehubungan dengan penolakan anugerah itu, ia mengemukakan alasan dirinya tidak merasa pantas menerima anugerah duit segede itu—yang untuk ukuran masa itu setara dengan dana bantuan untuk 10 desa tertinggal.
Ia menganggap pemberian hadiah itu kepada seorang penyair—yakni “kasta” yang tak kunjung sslesai dipertengkarkan keberadaan dan sumbangsihnya di sini—adalah sebuah “kekeliruan”. Adalah “salah” menganggap kerja seorang penyair harus diganjar sebegitu besarnya.
Mungkin hanya seorang GM yang sanggup melakukan hal semacam itu. Setidaknya saya belum pernah mendengar lagi ada sastrawan yang rela menampik diberi ganjaran duit besar sekarang ini. Dalam konteks waktu hari ini, paling-paling kita sekadar bertanya separuh hati, sudah benarkah apa yang saya lakukan : menulis puisi, umpamanya, di tengah lautan bencana yang datang bagai arisan di sekitar kita.
Tapi mestikah kita lalu berhenti menulis hanya karena merasa “tidak bisa berbuat apa-apa” di tengah situasi sarat musibah ini?
Butet Kartarejasa pernah disindir perihal apa saja yang sudah dikerjakannya—selain asyik ‘melucu hahahihi’—untuk situasi tanah air yang runyam saat ini. Atas sindiran itu ia pun menjawab tangkas : Saya main teater, karena saya memang pemain teater. Dan itulah sumbangannya terbesar.
Butet benar. Apa yang mau dikatakannya sederhana saja sebetulnya, yaitu bahwa kita masing-masing punya wilayah kerja sendiri. Dan masing-masing wilayah kerja itu memiliki tanggung jawab dan sumbangannya sendiri juga. Mereka ada bukan untuk saling menindas atau mengecilkan yang lain, melainkan saling melengkapi. Maka kalau kita mulai kehilangan rasa penghargaan kepada peran kita masing-masing, begitulah Putu Wijaya pernah berujar, itu pertanda kita sudah mengidap krisis.
MENANGGAPI gertakan somasi Menteri Komunikasi & Informasi Sofyan Djahil (maksudnya Djalil), presiden “SBY” alias “Si Butet Yogya” dari Republik Mimpi semalam mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Republik Mimpi diputuskan bermetamorfosis menjadi Kerajaan Mimpi. Jurus yang kata “SBY” diambil di tengah rasa geli karena ada seorang menteri yang tidak paham apa itu demokrasi, disiapkan untuk menangkis tuduhan seram bahwa Republik Mimpi telah “mendeligitimate lembaga kepresidenan yang sah” di sebuah negara tetangga.
Konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit itu, “SBY” kini bukan lagi presiden, tapi “raja”, dan karena ia raja maka “Saya boleh apa saja”, katanya sembari cengengesan. Sadar bahwa acara itu berada dalam ancaman yang bisa saja serius, Effendi Gazali cs semalam tampil all out, memanfaatkan setiap sekon waktu yang ada untuk menggebrak balik ancaman somasi yang sempat bikin rame beberapa hari ini.
Tokoh “orang dalam istana” menyodorkan bukti bahwa parodi politik bukan sebuah tabu yang harus membuat penguasa ketakutan atau marah-marah. Ia mencontohkan Ratu Elizabeth dan presiden AS George W. Bush. Keduanya juga pernah “dikerjain” lewat parodi, tapi tidak lantas ribut mengajukan somasi. Guru bangsa “Megawanti” melontarkan pertanyaan retoris : "Kalau pemerintah boleh bergurau mengurus korupsi, mengapa warga Republik Mimpi dilarang bergurau menertawakannya?". Amien Rais, yang diundang juga ke acara itu, menimpali bahwa kalau “penguasa sudah mulai main larang, biasanya umurnya tidak lama lagi”, yang kontan disambut aplaus meriah penonton.
Di ujung acara, ditayangkan ulang petilan episode parodi ini sewaktu Andi Malarangeng, dalam kapasitasnya sebagai juru bicara SBY diundang ke acara itu. Sang jubir presiden ketika itu menjawab – kira-kira -- bahwa SBY “tidak keberatan” dengan acara semacam parodi Republik Mimpi itu. Asal, kata tuan Malarangeng, semuanya berlangsung dalam koridor konstitusi yang sah.
Alhasil, ini adalah sebuah usaha counter attack yang brilian dari Effendi Gazali, nama yang paling bertanggung jawab di belakang semua sepak terjang dan kehebohan pentas parodi politik “Republik Mimpi” – yang sekarang menjadi “Kerajaan Mimpi” itu. Kalau toh akhirnya somasi itu jadi keluar juga – karena peperangan belum selesai, bukan? – dan acara ini harus bubar, kita sudah tahu siapa yang sebetulnya “kalah” dan “menang”.