Panggung

BANYAK penyair dan “calon penyair” memandang penting keberadaan sebuah panggung baca puisi. Mereka menganggap kesempatan membaca puisi di sebuah panggung yang “bergengsi” sebagai bagian dari “ritual wajib” untuk bisa dibaptis menjadi sastrawan. Kalau tak kunjung dapat undangan, sebagian dari mereka ada yang lalu membikin panggung baca puisi sendiri. Tujuannya jelas. Forum “tak resmi” itu diharapkan bisa membantu “lebih menghadirkan” keberadaan penyairnya.

Karena persepsi seperti itulah lantas sering terjadi hal-hal lucu. Begitulah pada zaman dahulu kala berkembang anggapan “keramat” bahwa seorang penyair belum sah disebut penyair kalau belum pernah diundang Dewan Kesenian Jakarta, untuk membaca puisi di TIM. Sekarang agaknya berkembang penilaian yang mirip itu terhadap Teater Utan Kayu (TUK).

Yang lucu, dari masa ke masa selalu saja muncul “barisan sakit hati” yang merasa diperlakukan “tidak adil”--tidak kunjung mendapat undangan padahal sudah merasa menjadi penyair yang “hebat”. Dari ketidakpuasan seperti itulah lalu lahir “genre” sastra gosip dan sastra caci-maki. Tapi, betul “maha pentingkah” keberadaan sebuah panggung baca puisi bagi seorang penyair?

Bulan ini (9 November 2007) TUK sebetulnya mengundang saya untuk membaca puisi, bersama sejumlah nama lain. Sungguh saya sangat menaruh respek pada undangan itu, tapi karena sebuah alasan yang sangat sekali pribadi, terpaksa saya menolak undangan yang mungkin banyak dinanti penyair lain itu. Pihak TUK, yang diwakili Sitok Srengenge, untunglah bisa menerima penolakan saya, sehingga di antara kami tidak mesti terjadi “pertumpahan kata”. Tempat saya rupanya lalu digantikan oleh S Yoga, seorang penyair potensial dari Nganjuk.

Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, bahwa ketika memutuskan menolak undangan baca puisi itu, perasaan saya biasa saja. Artinya, saya tidak merasa sudah membuang sebuah peluang emas yang karenanya bakal merongrong keberadaan saya selaku penulis.

Kesempatan membaca puisi di TUK—jika kesempatan itu saya terima—pastilah akan membantu lebih mengenalkan karya saya ke publik yang (mungkin) lebih luas. Barangkali juga lewat forum itu bakal muncul celah atau peluang menerbitkan buku. Dilihat dari sini, mungkin memang ada sejumlah kesempatan yang sudah saya “sia-siakan”. Tapi saya kira, segalanya akhirnya terpulang pada saya juga.

Artinya, awet atau tidaknya kepenyairan saya itu, akhirnya sangat tergantung pada talenta dan kegigihan saya memperjuangkannya. Saya harus bertarung sendirian di sana, di batas angan dan pengalaman itu. Di sana, anda semua pun paham, tak ada yang bakal bisa membantu saya, atau sebaliknya menjegal saya. Tidak TUK. Tidak juga Saut Situmorang.

Sastra Gosip

GOSIP memang bukan monopoli kelompok seleb tertentu saja. Kelompok yang menyebut dirinya sastrawan pun ternyata meminatinya. Bedanya, kalau gosip di kalangan seleb biasanya muncul dalam beragam gaya dan tema, maka gosip di kubu sastrawan, tema dan gayanya dari dulu itu ke itu saja. Polanya selalu berulang. Ini agak menyedihkan tentu, karena untuk sekedar bergosip pun sastrawan kita sepertinya miskin kreasi.

Kalau hari-hari ini Komunitas Utan Kayu (selanjutnya KUK) atau Teater Utan Kayu (seterusnya TUK) kebanjiran caci-maki dari sekelompok sastrawan yang terang-terangan menyebut diri sebagai“Anti KUK”, maka ingatlah bahwa itu semua hanya pengulangan dari cerita lama.

Kalau sekarang yang jadi sasaran tembak adalah KUK, maka dulu kelompok yang kebagian hujat an itu bernama Majalah Sastra Horison, dan TIM dengan Dewan Kesenian Jakartanya. Inti ceritanya pun masih sama. Ada sejumlah nama yang merasa “tidak puas” pada kelompok sastrawan lain yang mereka tuduh sudah berlaku “tidak adil” karena hanya mengakomodir karya-karya penulis yang dianggap senafas ideologinya.

Dasar keberatan seperti ini sungguh mengherankan—dan terasa kekanakan. Sebab bukankah wajar dan sah saja apabila seorang redaktur, atau sebuah tim redaksi, atau sebuah kelompok seni, menetapkan sebuah standar nilai baginya dan dengan konsisten lalu membentenginya dari segala “rongrongan” nilai lain yang tidak sepaham—sebagaimana kelompok “Anti KUK” pun dengan ngotot melakoninya? Artinya wajar dan sah saja kalau Jurnal Kalam, umpamanya, menerapkan aturan yang berbeda dengan Majalah Horison, sebagaimana Majalah Bobo pun berbeda hembus auranya dengan majalah Mombi, dan seterusnya.

Dengan logika seterang benderang begini maka “sastra gosip” sebetulnya tak perlu ada. Kecuali bagi mereka yang merasa betul-betul sudah mentok berkarya, lantas mereka yakin bahwa sejumlah manuver “aneh” karenanya perlu dilakukan guna memaksa orang banyak berpaling padanya. Adakah kelompok “Anti KUK” termasuk kategori sastrawan seperti ini?

Mohon dicatat, sejumlah nama yang dulu pernah terlibat dalam Pengadilan Puisi 1977—sebuah manuver “aneh” yang dilakukan untuk menggoyang Majalah Horison—akhirnya dikenal bukan karena peristiwa Pengadilan Puisinya sendiri, tapi karena karya-karya mereka memang terbukti layak dikenang. Mereka itu antara lain Sutarji Calzoum Bachri, Abdul hadi WM, Darmanto Yatman, Sides Sudyarto DS, dan sejumlah nama beken lainnya.

Kini baiklah kita menunggu, adakah kelompok sastrawan “Anti KUK” akan bisa meninggalkan juga jejak-jejak karya yang memang layak dikenang—di luar aksi-aksi non literer mereka yang memang musti dikatakan jauh dari kaidah estetika—dan etika--itu.

T a h y u l

SASTRA Indonesia modern, meskipun menyandang predikat "modern", ternyata tidak terbebas dari "tahyul". Dari masa ke masa, dari angkatan ke angkatan, tahyul itu dengan cermat dan takzim terus dijaga dan dipelihara oleh para penyembah setianya.

Di tahun 50'an tahyul itu bernama Majalah "Kisah" dan HB Jassin. Pada masa itu, siapa saja yang kepingin diakui sebagai sastrawan haruslah mengurus "ijazahnya" ke HB Jassin. Celakalah mereka yang gagal mendapatkannya, karena konsekuensinya martabat kesastrawanan mereka akan jadi kurang legitimate. Almarhum Trisno Sumarjo konon pernah mengalami hal semacam ini. Dengan memelas ia akhirnya menyurati Jassin, menanyakan kenapa gerangan "sang paus sastra" itu tidak juga menowel karya-karyanya.

Di zaman sesudahnya, tahyul itu bersalin rupa menjadi Majalah Sastra Horison. Di masa itu untuk bisa diakui resmi sebagai sastrawan, seorang penulis haruslah bisa menembus halaman-halaman majalah sastra yang tipis, omzetnya cuma 3000, dan waktu terbitnya juga suka tidak menentu itu. Tidak peduli berapa bagus sajakmu atau cerpenmu, sebelum sajakmu atau cermenmu itu bisa nongol di Horison, maka kau masih bukan apa-apa.

Dan kalau derajat kesastawananmu kepingin lebih lengkap, ada satu ujian lagi yang mesti ditembus : TIM, dengan Dewan Kesenian Jakartanya. Di tahun 70'an khususnya, sampai awal 80'an, pamor TIM begitu mencorong. TIM waktu itu sering digembar-gemborkan sebagai tempat "pembantaian" para sastrawan yang baru mau mulai pasang merek. Kalau anda bisa sukses melewati ajang pembantaian itu, bereslah sudah. Maka diundang ke TIM pada masa itu menjadi impian banyak sastrawan kita.

Biasanya kalau tahapan-tahapan itu bisa dilalui dengan sukses, akan ada "bonus" yang didapat. Bonusnya biasanya berupa undangan baca puisi di Roterdam, atau diundang dolan-dolan ke Iowa City. Yah, paling apes-apesnya anda akan bisa keluyuran gratis ke Brunei Darusalam. Lalu biasanya juga tawaran atau akses ke penerbit jadi lebih gampang dan mulus.

Saya tak tahu, hari-hari ini "tahyul" apa lagi yang menjagkiti kehidupan sastra kita. Ada desas dan desus yang mengatakan bahwa rubrik puisi koran Kompas Minggu kini mendapat giliran dijadikan tahyul dan berhala baru. Apa iya?